Please wait... X

Berita Elektrifikasi dan Digitalisasi Desa: Solusi Penting Pembangunan Ekonomi Desa Tertinggal

PDI Perjuangan, 30/Jul/2020

Elektrifikasi dan Digitalisasi Desa: Solusi Penting Pembangunan Ekonomi Desa Tertinggal

Pengadaan jaringan listrik hingga ke pelosok dan digitalisasi menjadi salah satu solusi penting untuk pembangunan ekonomi desa tertinggal. Demikian hal yang mengemuka saat Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Belanda menggelar webinar bertema “Peran Diaspora Indonesia dalam Mengembangkan Perekonomian Perdesaan di Indonesia” pada Sabtu (25/7/2020).

 

Webinar melibatkan 5 narasumber yakni Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi, Arif Budimanta (Staf Khusus Presiden RI), Budiman Sudjatmiko (Pembina PAPDESI-Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), Ari Manik (Diaspora Indonesia di Austria, Ketua Umum Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju), dan Latief Gau (Diaspora Indonesia di Belanda, Pengusaha Energi Terbarukan dan Ketua DPLN PDI Perjuangan Belanda).

 

Sebagai pembicara kunci Budi Arie menekankan upaya pengurangan tingkat kemiskinan harus dimulai dari desa karena bagian terbesar penduduk miskin ada di desa, khususnya mereka yang tinggal di desa 3T (tertinggal, terluar, terdepan). Belum terjangkaunya internet dan aliran listrik ke desa-desa, menjadi salah satu penyebab makin tertinggalnya desa-desa tersebut.

 

“Tantangan konektifitas logistik juga menjadi salah satu tantangan besar lainnya bagi desa-desa tersebut keluar dari kemiskinannya,” ujar Budi Arie.

 

Namun Budi Arie meyakini melalui kebijakan-kebijakan yang tepat dan dijalankan Presiden Joko Widodo, seperti penyaluran dana desa yang telah mencapai lebih dari 200 triliun sejak tahun 2014, akan mendorong desa mampu menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada. “Para diaspora Indonesia dapat aktif membantu memasarkan produk-produk desa di Indonesia di pasar luar negeri,” kata Budi.

 

Arif Budimanta selaku staf khusus Presiden RI di bidang ekonomi menjelaskan, di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, pengembangan ekonomi perdesaan telah dilakukan sejak tahun 2014. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan yang memprioritaskan pembangunan dari desa yang biasa dikenal dengan membangun dari pinggiran (asimetric development), kebijakan-kebijakan yang meningkatkan konektivitas, dan kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) desa seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Wajib Belajar 12 tahun.

 

“Selain itu kebijakan capital reform juga dilakukan melalui dua hal yaitu, reforma agraria dan reforma akses modal dalam program Kredit Usaha Rakyat dengan bunga 6-7% untuk pelaku UMKM yang tidak pernah serendah ini sebelumnya, dengan tujuan meningkatkan ekonomi lokal di desa yang pada akhirnya akan memberikan trickle up effect ke atas dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Terlihat dengan jelas bahwa pemerintahan Joko Widodo menempatkan desa sebagai strategi pembangunan nasional,” jelas Arif Budimanta.

 

Sementara Budiman Sudjatmiko secara menarik menyampaikan, pembangunan perdesaan di Indonesia saat ini telah meninggalkan pendekatan sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang murah (comparative advantage) dan menciptakan sesuatu (competitive advantage) dan diharapkan saling bersinergi untuk menjawab tantangan ke depan (collaborative advantage). Bagi penduduk desa, collaborative advantage ini sudah teruji sejak ratusan tahun yang lalu melalui nilai-nilai gotong royong. Namun tantangannya adalah apakah collaborative advantage ini dapat juga berfungsi di era industrialisasi saat ini.

 

“Penguatan desa juga harus memberikan perhatian kepada dua hal yaitu, data storage dan energy storage. Di sinilah diharapkan peran diaspora memperkenalkan teknologi tersebut dalam membantu ekonomi perdesaan,” kata Budiman Sudjatmiko.

 

Sementara Ari Manik, diaspora Indonesia yang tinggal dan bekerja di Austria pada salah satu perusahaan global bidang telekomunikasi, menyampaikan konsep desa digital yang dapat dijalankan di Indonesia. Ari berharap ada kerjasama dengan BUMDES, pemerintah desa, operator telekomunikasi dan para diaspora yang memiliki keahlian teknis untuk meningkatkan perekonomian desa tersebut.

 

“Tantangan saat ini adalah besarnya biaya untuk membuka akses internet sampai ke desa-desa tertinggal, terluar, dan terdepan. Semoga ada desa-desa yang dapat dijadikan pilot untuk penerapan desa digital setelah webinar,” harap Ari Manik.

 

Latif Gau, pengusaha energi terbarukan menyampaikan hal senada. Saat ini telah menjalankan proyek-proyek besar di beberapa desa di Indonesia yang berkaitan dengan elektrifikasi desa melalui pemanfaatan sumberdaya rumput laut, arus laut, tenaga matahari dan baterai ramah lingkungan. Melalui proyek tersebut, Latief Gau mencontohkan bahwa sebagai diaspora, perusahaannya dapat membantu membuka akses sumber pendanaan luar negeri dan membawa teknologi terbarukan yang tepat guna.

 

“Masih banyak sekali peluang bagi dana luar negeri masuk ke Indonesia untuk meningkatkan ekonomi desa terlebih bila omnibus law yang memangkas birokrasi dapat segera diselesaikan,” kata Latif Gau.

 

Lebih lanjut Latief menekankan pentingnya para diaspora menjadi duta bangsa sehingga dapat membantu memberikan informasi yang tepat. Karena walaupun saat ini informasi dapat diperoleh dengan mudah melalui berbagai mesin pencari, namun informasi yang diberikan tidak dapat memisahkan antara informasi sampah atau emas. Di sinilah peran penting diaspora Indonesia yang memiliki local knowledge untuk dapat menjembatani kekurangan dari mesin pencari tersebut.

 

“Tentu saja Diaspora juga dapat membantu membuka akses pasar bagi produk-produk desa sesuai harapan Wakil Menteri Desa Budi Arie Setiadi,” ujar Latif.

Instagram

Twitter

Facebook