Please wait... X

Berita PDI Perjuangan: Sanksi Disiplin Bagi Kader Pindah Partai Terlebih Karena Berburu Kekuasaan

PDI Perjuangan, 25/Jul/2020

PDI Perjuangan: Sanksi Disiplin Bagi Kader Pindah Partai Terlebih Karena Berburu Kekuasaan

PDI Perjuangan menegaskan bahwa berpartai, sama juga bernegara dilandasi oleh ketaatan pada konstitusi, hukum, dan etika politik.

 

“Kader Partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik. Karena itulah langkah pragmatis yang dilakukan Sdr. Akhyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader. Dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan. Yang bersnagkutan masuk pada ketegori kedua. Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota Partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan Partai lain,” kata Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, Sabtu (25/7/2020).

 

Djarot menjelaskan, PDI Perjuangan melakukan seleksi ketat terhadap setiap calon kepala daerah yang akan diusung Partai. Mereka yang memiliki persoalan hukum tidak akan pernah dicalonkan Partai.

 

“PDI Perjuangan belajar dari kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumatera Utara yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho yang melebar kemana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Walikota Medan, Tengku Dzulmi Eldon dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain,” ujar Djarot.

 

Menurut Djarot, PDI Perjuangan juga mencatat bahwa Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang sebesar Rp 4,7 miliar menjadi pertimbangan penting mengapa Partai tidak mencalonkan yang bersangkutan.

 

“Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke Partai tersebut, yang bersangkutan ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi’ yang pernah menjadi slogan Partai tersebut,” ujar Djarot, Pelaksana Tugas Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut sambil tersenyum.

 

Selain hal tersebut di atas, PDI Perjuangan juga mempertimbangkan posisi Kota Medan sebagai salah satu sentral perekonomian di Sumatera.

“Pertimbangan yang komprehensif, strategik, dan obyektif sesuai harapan rakyat, menjadi landasan keputusan Partai. PDI Perjuangan juga membangun dialog dengan Partai koalisi pendukung Pak Jokowi. Masuknya Sdr. Akhyar dengan dukungan dari Demokrat dan kemungkinan dari PKS semakin menunjukkan arah kebenaran koalisi pada Pileg 2024 yang akan datang,” jelas Djarot.

Instagram

Twitter

Facebook