Please wait... X

Media_Center Petahana Lebih Diuntungkan pada Pilkada Serentak Era Covid-19? Berikut Kata Sekjen PDI Perjuangan

PDI Perjuangan, 22/Jul/2020

Petahana Lebih Diuntungkan pada Pilkada Serentak Era Covid-19? Berikut Kata Sekjen PDI Perjuangan

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan calon kepala daerah petahana atau bukan petahana bukan menjadi faktor terpenting dalam kemenangan dalam pilkada. Kemenangan lebih banyak ditentukan oleh sejauh mana gotong royong dalam pemenangan dilaksanakan.

 

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi tudingan bahwa seakan para petahana maju di pilkada serentak 2020 diuntungkan. Khususnya karena sedang ada pandemi covid-19, Pemerintah banyak menggelontorkan bantuan sosial.

 

Menurut Hasto, di dalam setiap pilkada maupun ajang pemilihan, yang menentukan siapa yang jadi pemenang adalah suara rakyat. Penguasa politik sekalipun tak bisa menentukan di dalam sistem demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat.

 

"Bagi PDI Perjuangan, sangat jelas pilkada itu merupakan proses politik yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hakim tertinggi," kata Hasto, Rabu (22/7/2020).

 

Sehingga cara pandang bahwa petahana diuntungkan, sementara calon non petahana dirugikan, sangat tidak kontekstual. Sebab rakyat yang menjadi penentu. Cara pandang itu pula yang menjadi semangat PDI Perjuangan.

 

Selain itu, lanjutnya, dari pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018, PDI Perjuangan mencatat kemenangan paling banyak. Dan dari refleksi terhadap prosesnya, faktor yang utama adalah ketika seluruh calon kepala daerah bergotong royong dalam semangat yang sama dengan Tiga Pilar Partai. Yakni struktur partai, kader yang duduk di legislatif, dan kader yang duduk eksekutif.

 

"Sehingga pada pileg dan pilpres, semuanya itu juga mampu memberikan kinerja baik dengan menangkan pileg dan pilpres bersamaan," ujar Hasto.

 

Satu lagi yang menentukan adalah kaderisasi di dalam partai sendiri. PDI Perjuangan kini memiliki 18 Ketua DPRD tingkat provinsi, 418 anggota DPRD provinsi, 3.232 anggota DPRD Kabupaten/Kota.

 

"32 persen di antaranya itu jadi ketua dan wakil ketua di tingkat kabupaten dan kota. Sehingga ini menunjukkan bagaimana proses sistemik dalam menyiapkan kaderisasi kepemimpinan itu berjalan dengan baik," jelas Hasto.

Instagram

Twitter

Facebook