Please wait... X

Pidato_Ketua_Umum Pidato Megawati Soekarnoputri pada DMZ International Forum on the Peace Economy

PDI Perjuangan, 29/Aug/2019

Pidato Megawati Soekarnoputri pada DMZ International Forum on the Peace Economy

Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menyampaikan keyakinan bahwa suatu saat akan terjadi reunifikasi Korea. Apalagi pengalaman di Jerman telah menunjukkan bahwa Jerman Barat dan Jerman Timur bisa bersatu, meskipun sebelumnya banyak negara yang meragukan. Megawati menjelaskan kembali pokok pikirannya tersebut dalam pembukaan konferensi Demilitarized Zone (DMZ) International Forum on the Peace Economy, Kamis (29/8/2019) waktu setempat. Penerapan nilai-nilai Pancasila, menurut Megawati, bisa menjadi solusi penyatuan Korea Selatan dan Korea Utara. Musyawarah mufakat adalah salah salah nilai dari Pancasila yang mampu menjembatani berbagai perbedaan.

Bagaimana prasaran Megawati yang mengambil inspirasi Pancasila dan semangat sejarah dari Bung Karno untuk merekatkan kedua Korea? Silakan menyimak pidato berikut ini.

 

Pidato Megawati Soekarnoputri pada DMZ International Forum on the Peace Economy

Seoul, 29 Agustus 2019

 

Yang terhormat, 

Perdana Menteri Republik Korea, Mr. Lee Nak-yeon. 

Para Pemimpin Dunia;

Kanselir Jerman ke-7, Mr. Gerhard Schroder, 

Perdana Menteri Jepang ke-60, Mr. Yukio Hatoyama, 

Presiden Pertama Mongolia, Mr. Punsalmaagin Orchirbat. 

Dan para pembicara serta para undangan sekalian, 

 

Salam perdamaian! 

Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbicara di forum yang sangat berharga ini.

Saudara-saudara, 

Enam puluh tiga tahun yang lalu, tepatnya tahun 1965, ada satu peristiwa bersejarah yang tidak pernah hilang dari hati dan ingatan saya. Di Jakarta, Bapak Bangsa Korea Utara, Kim Il-sung bertemu dengan ayah saya, Bapak Bangsa Indonesia, Soekarno.

Bung Karno mengatakan pada saya untuk selalu membantu dalam perjuangan menyatukan Korea di Semenanjung Korea;

“Berdirilah tidak untuk memilih Korea Selatan atau Korea Utara. Pilihlah jalan perdamain. Pegang Teguh ideologi Pancasila yang akan menuntunmu ke jalan perdamaian. Jalan ini akan mempertemukanmu dengan pemimpin dan rakyat kedua negara, yang sama-sama berjuang untuk perdamaian dan kedaulatan Korea.”

Dan memang itulah yang terjadi hingga saat sekarang.

Terlebih setelah saya menjabat sebagai Presiden Indonesia dan bertemu dengan Yang Mulia Presiden Kim Dae-jung yang secara tidak resmi meminta saya untuk menjadi special envoy Korea Selatan untuk Korea Utara. Masa itu adalah dalam Pemerintahan Yang Mulia Kim Jong-il di Korea Utara. 

Pada masa itu saya sering datang baik ke Korea Selatan maupun ke Korea Utara. Kepada Yang Mulia Kim Jong-il, saya berusaha meyakinkan beliau bahwa sudah tiba waktunya untuk berusaha menyatukan dua Korea menjadi Korea.

Seingat saya, Yang Mulia Kim Dae-jung sudah mendatangi Korea Utara. Sedangkan Yang Mulia Kim Jong-il, hingga wafatnya, belum mendatangi Korea Selatan. Setelah itu, sayangnya, ada jeda yang cukup lama, beberapa pergantian kepemimpinan terjadi. Dan baru setelah Yang Mulia Presiden Moon Jae-in, hubungan ini terbentuk kembali.

Saudara-saudara sekalian, 

Maksud saya menceritakan sepenggal sejarah yang cukup rumit ini adalah; “Sampai kapan kedua negara ini akhirnya terwujud menjadi sebuah negara Korea yang bersatu?”

Saudara-saudara ku yang terhormat, 

Pancasila adalah Ideologi Bangsa dan Dasar Negara Indonesia. Lima prinsip yang menjadi penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu; Ketuhanan Yang Maha Esa, nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.

Karena waktu yang sangat sempit, maka saya akan sedikit menerangkan mengenai 

Demokrasi Pancasila. Metode demokrasi yang ada di dalam Pancasila adalah Musyawarah dan Mufakat.

Musyawarah mufakat adalah suatu metode komunikasi politik yang membuka ruang dialog terbuka tanpa hasrat dominasi terhadap pihak lain. Tema-tema yang telah disepakati, lalu dibicarakan tidak dengan paradigma mayoritas dan minoritas. 

Musyawarah mufakat adalah cara untuk mencapai satu kesepakatan, yang di dalam kesepakatan itu terpatrikan keputusan politik tindakan afirmasi negara kepada rakyat, terutama bagi kelompok yang termarginalkan akibat sistem politik yang ada. Bukan suatu hal yang mudah untuk dijalankan, tetapi bukan berarti tidak mungkin!

Saudara-saudara, 

Pada tanggal 27 April 2018, pemimpin dua negara, Yang Mulia Moon Jae-in, dan Yang Mulia Kim Jong-un bermufakat untuk menandatangani Deklarasi Panmunjom untuk Perdamaian, Kemakmuran dan Unifikasi Semenanjung Korea. Sejarah baru telah ditorehkan, bukan hanya bagi dua negara, tapi bagi peradaban bangsa Asia. Saya menitikkan air mata bahagia saat mendengar kabar perdamaian tersebut.

Acara hari ini pun menjadi bukti, saat perdamaian terjadi, maka suatu tatanan menuju kehidupan yang lebih baik dapat dimulai. Namun demikian, saat perdamaian tercapai, bukan berarti perjuangan berhenti. Perjuangan selanjutnya adalah mengkristalisasikan perdamaian sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. 

Dalam forum ini pun saya menawarkan kembali metode demokrasi yang ada di dalam Pancasila, yaitu Musyawarah dan Mufakat. Saya sangat berharap, setelah perdamaian Semenanjung Korea tercapai, dapat segera tercapai pula sebuah kesepakatan baru, yang diikuti langkah-langkah konkret kerjasama antar dua negara. Bukan kerjasama ekonomi yang berwatak pragmatis sempit, tetapi kerjasama luas di berbagai bidang termasuk lingkungan hidup, pendidikan dan kebudayaan dalam kerangka industrialisasi di era digital. Saya yakin bahwa Asia, menanti Semenanjung Korea mampu menjadi pelopor kerjasama antar bangsa yang lebih progresif dan tetap berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Tentu, Indonesia pun sangat menanti kerjasama yang lebih baik dengan Korea terutama di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta kebudayaan.

Hadirin yang saya hormati, 

Saya mengusulkan pula agar ada perumusan dan kesepakatan terkait strategi, kebijakan dan langkah-langkah untuk menyikapi permasalahan global, seperti ancaman radikalisme yang menggunakan isu agama dan identitas, fundamentalisme pasar dan isu perang dagang, kejahatan keuangan, narkotika, HIV-AIDS, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dan ancaman perdagangan manusia, serta isu perubahan iklim dan pencemaran lingkungan.

Terima kasih,

 

Megawati Soekarnoputri

Presiden ke-5 Republik Indonesia

Instagram

Twitter

Facebook