Please wait... X

Berita Megawati Soekarnoputri dan Ma’ruf Amin Serukan Semua Pihak Taat Hukum serta Bahas Rekonsiliasi

PDI Perjuangan, 10/May/2019

Megawati Soekarnoputri dan Ma’ruf Amin Serukan Semua Pihak Taat Hukum serta Bahas Rekonsiliasi

Presiden RI Kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengadakan pertemuan dengan Cawapres nomor urut 01, KH. Ma'ruf Amin. Megawati berpesan, agar proses pemilu 2019 tak menjadi bahan keributan serta semuanya sabar menunggu pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pertemuan dilakukan di kediaman Megawati di Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019). Megawati ditemani Puan Maharani dan Ahmad Basarah, sementara Kiai Ma'ruf ditemani putrinya Siti Ma'rifah.

Megawati dan Kiai Ma'ruf sempat berdiskusi tentang topik rekonsiliasi bangsa paska pelaksanaan pemilu 2019. Putri proklamator RI Bung Karno itu mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Sehingga jika ada ketidakpuasan mengenai hasil pemilu, bisa digugat ke pengadilan.

"Seluruh warga negara harusnya mengetahui hal itu. Karena bayangkan, kalau kita sebagai nation, sebagai negara, tidak ada tata caranya, ya susah. Makanya saya mengatakan, semua pihak, sebaiknya menunggu hasil pemilu yang nanti tanggal 22 Mei diumumkan," kata Megawati.

Setelah itu, bila memang tak puas, Megawati mengatakan salurannya adalah proses hukum. "Jadi sebenarnya semua sudah ada tata caranya. Jadi tunggu saja ya," tambah Ketua Umum.

Kiai Ma'ruf menyampaikan hal senada. Menurutnya, seluruh elemen bangsa harus memastikan diri selalu berada dalam bingkai Konstitusi. Termasuk dalam menanggapi masalah menyangkut pemilu 2019.

"Kita harus berada di bingkai itu. Jangan sampai keluar. Kalau sampai keluar ini sangat berbahaya. Makanya itu saya mendorong bersama-sama supaya kembali bekerja di jalur konstitusi. Ini berbahaya kalau dibiarkan, anarkis," ujar Kiai Ma'ruf.

Megawati lalu menambahkan bahwa warga negara seharusnya tahu apa yang harus dilakukan demi menjaga suasana tetap baik dan damai. Sebab bagaimanapun, bila yang dilakukan adalah hal kontraproduktif, rakyat juga yang rugi.

Megawati menekankan, merugikan kepentingan rakyat adalah hal yang tak seharusnya dilakukan. Tak ada satu orang pun di Indonesia yang ingin rakyat sendiri menderita.

Lebih lanjut Megawati mengatakan, pemilu di Indonesia sudah dilakukan sejak 1955. Sejak negara berdiri, sudah terjadi beberapa kali pergantian pemerintahan. Selama itu pula rakyat bisa menikmatinya dengan baik.

"Jadi ya pada saat sekarang ini, sebaiknya yang namanya 01 maupun 02, ya sudah tidak perlu ribut-ribut. Karena semuanya sudah diatur sesuai hukum formal Indonesia," pungkas Megawati.

Instagram

Twitter

Facebook