Please wait... X

Berita Pancasila dan Semangat Gotong Royong Bisa Selesaikan Persoalan Masyarakat Secara Beradab

PDI Perjuangan, 06/Mar/2018

Pancasila dan Semangat Gotong Royong Bisa Selesaikan Persoalan Masyarakat Secara Beradab

Beberapa saat usai menggelar Rakernas III di Bali akhir Februari lalu, PDI Perjuangan bergegas melakukan konsolidasi dan menyiapkan strategi menjalankan instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ini dilakukan PDI Perjuangan untuk mengawal pencalonan Jokowi menjadi Presiden RI periode 2019-2024, sekaligus memenangkan pilkada serentak 2018 di 171 daerah serta pemilu legislatif pada tahun 2019 mendatang. Berikut cuplikan wawancara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang dimuat dalam Majalah Keadilan Indonesia Edisi 18 Tahun I/5-18 Maret 2018, tentang kesiapan PDI Perjuangan menghadapi perhelatan demokrasi tersebut. Silakan menyimak.

Bagaimana kesiapan PDI Perjuangan menghadapi pilkada, pileg, dan pilpres?

Buat kami pemilu adalah yang biasa. Menang kalah itulah demokrasi. Pemilu alat mencari pemimpin. Siapapun yang terpilih melalui pemilu tersebut adalah pemimpin bersama yang harus kita hormati bersama pula. Itu yang harus ditanamkan ke masyarakat. Menang kalah itu biasa. Kalau kita bekerja, kita dipilih lagi. Menang hanya lima tahun. Kalah juga hanya lima tahun.

Karena itulah kami heran kecenderungan ada pihak mencari kekuasaan dengan segala cara. Padahal kekuasaan itu diukur dari watak pembangunan peradaban. Ketika kekuasaan dibangun dengan segala cara hasilnya penyalahgunaan kekuasaan, banyaknya kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan, oligarki politik, politik keluarga, distribusi kekuasaan hanya pada kerabat dekat, kekuasaan digunakan untuk mencari keuntungan ekonomi.

Terkait dengan persiapan, bagi PDI Perjuangan pilkada sebagai momentum memperkuat komitmen kerakyatan, momentum konsolidasi partai. Ketika partai menetapkan pasangan calon, maka seluruh jajaran partai bergerak dengan kekuatan gotong royong. Ada dua hal yang kami persiapkan. Pertama, persiapan calon, maka pilkada sebagai momentum kesiapan kelembagaan kepartaian. Kami mempersiapkan psikolog untuk melakukan psikotes yang terus menerus kami sempurnakan. Kami juga menggunakan kecanggihan teknologi. Melalui ponsel kami gunakan untuk profilling awal calon, untuk melihat daya juang seseorang dan semangat gotong royong calon kepala daerah.

Kemudian ada sekolah calon para kepala daerah. Melalui sekolah ini mereka kami ajarkan, tidak hanya strategi pemenangan pemilu dengan cara gotong royong yang implikasinya biaya harus lebih murah. Kemudian juga belajar soal tata cara pemerintahan yang baik. Kepala daerah PDI Perjuangan yang berhasil menjadi pengajar tetap di sekolah itu. Para psikolog yang dilibatkan sejak awal melakukan verifikasi, juga dilibatkan dalam pemantauan kepada calon-calon yang sudah kami rekomendasikan.

Persiapan lainnya adalah memastikan mesin politik berjalan. Ada beberapa tahapan. Kami persiapkan manager kampanye, mereka kami latih. Sekaligus melalui manager kampanye ini kami melakukan standarisasi, bagaimana pergerakan mesin partai melalui tahapan-tahapan yang efektif dalam mengorganisir rakyat. Selain manager kampanye dan juru kampanye kami menyiapkan saksi-saksi yang kami latih secara terpisah. Itu infrastruktur yang menurut kami sangat penting. Ini menunjukkan, ketika partai telah mengambil keputusan maka partai konsisten memberikan dukungan sehingga mereka yang tidak loyal kepada keputusan partai pun kami persilakan untuk keluar, kalau tidak mau dengan tegas dipecat dari partai.

Bagaimana kesiapan PDI Perjuangan untuk pertarungan pemilihan anggota legislatif?

Pemilihan legislatif sebagai gambaran bagaimana wajah politik kita sangat dipengaruhi oleh pertarungan kekuasaan dengan liberalisasi politik yang semakin kuat. Kami melihat persiapan caleg dengan semangat gotong royong tidak cukup. Perlu pemahaman kepartaian. Perlu pengetahuan terhadap medan perang yang ada. Kami mendapat perintah dari Ibu Megawati sebagai kebijakan partai, seluruh calon tidak boleh melakukan politik uang. Persoalan menang kalah hal yang biasa. Kami juga tidak menggunakan alat-alat negara.

Sebagai contoh, dalam pilkada Banten selisihnya tipis sekali. Dari delapan kabupaten/kota, kita menang di enam wilayah, hanya kalah dua. Nah, tugas kami melihat perjalanan pemerintahan ke depan. Karena kami dalam berpolitik punya keyakinan Satyam Eva Jayate adalah semboyan dari bahasa Sanskerta yang berarti hanya kebenaran yang berjaya. Kami diajarkan dalam berpolitik itu harus beradab. Dalam sekolah kepala daerah, jurkam dan manager kampanye, kami diajarkan tidak boleh menggunakan segala cara. Bagi kami proses itu juga menentukan hasil. Tentu saja berbagai penyempurnaan strategi kami lakukan terus menerus.

Dulu kami punya kepala daerah dan wakil 211 orang, saat ini 246 orang, terjadi peningkatan, belum termasuk hasil pilkada 2018. Pilkada sebagai momentum memperkuat kelembagaan partai dalam menyiapkan pemimpin juga terwujud nyata. Dari 246 kepala daerah yang kami miliki, ada 38 kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun ketika terpilih. Ini menunjukkan optimisme. Selain itu kita juga memperluas mekanisme rekrutmen kepala daerah tidak hanya dari internal partai, juga melakukan percobaan politik. Pernah kami usulkan dari ICW, karena ini bagian dari komitmen partai dalam pemberantasan korupsi. Ada kesempatan juga untuk purnawirawan TNI dan Polri dan dari swasta lainnya. Meskipun dari desain politik kami punya kebijakan, dimana kami bisa mencalonkan sendiri, prioritas calon dari kader. Saat ini, dari 17 calon kepala daerah untuk gubernur, calon dari kader ada 8 orang, untuk wakil gubernur 9 orang.

Apa doktrin yang diberikan PDI Perjuangan kepada kader agar militan dalam pertarungan politik?

Doktrin gotong royong saja. Kami tidak pernah mendoktrin berdasar siapa musuh kita. Kami doktrin bahwa berpolitik itu membumikan Pancasila saja sebagai tugas sejarah, apalagi menghadapi ancaman ideologi-ideologi yang berkembang saat ini.

Belajar dari kasus Ahok, bahwa proses berbangsa harus dipupuk terus, dikembangkan dan dibina sebagai bangsa yang dikenal memiliki nilai-nilai luhur. Kalau kita belajar dari peribahasa yang berasal dari berbagai suku, betapa kaya kita memiliki nilai peradaban. Itu yang membuat kami membukukan peribahasa-peribahasa itu. Itu kami berikan ke perpustakaan-perpustakaan. Tujuannya, agar kita memiliki dasar kearifan sehingga tidak mudah mengumbar ujaran kebencian dan perilaku mengadi domba.

Dalam menggerakkan mesin partai, seperti apa sinergi yang dilakukan PDI Perjuangan dengan komponen lainnya?

PDI Perjuangan memiliki sayap partai. Sayap ini sudah segmentif. Ada Taruna Merah Putih. Segmennnya mahasiswa, pemuda, dan pelajar. Mereka yang punya kepedulian dalam dunia anak muda. Ada juag Banteng Muda Indonesia, mereka melakukan rekrutmen diintegrasikan dengan program kepartaian. Kita juga punya Repdem yang kuat jaringan ke buruh dan masyarakat miskin kota. Baitul Muslimin yang visinya mewujudkan Islam Nusantara yang berkemajuan di Indonesia Raya. Menjadi jembatan persaudaraan. Setiap kader harus memahami Islam dan Keislaman. Itu menjadi pesan tertulis dari Mas Guntur Soekarno Putra saat kami melakukan kaderisasi tahun 2010.

Sinergi dengan organisasi di luar PDI Perjuangan?

Tentu saja kami melakukan kerjasama dengan pihak lain karena PDI Perjuangan adalah rumah besar kaum nasionalis. Bahkan mereka memberikan kritik-kritik keras terhadap PDI Perjuangan. Kemudian muncul dialog-dialog dengan beberapa tokoh. Kami ingin Pancasila dan semangat gotong royong semestinya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat dengan beradab bukan dengan cara-cara konflik. Kita harus belajar dari konflik di Maluku dan Poso, konflik agama itu berakhir dengan mengerikan. Justru dengan Pancasila kita harus bersyukur, menjadi pengikat di tengah demokrasi yang semakin liberal.

Terkait pemilihan umum 2019, berdasarkan catatan PDI Perjuangan sulit diatas 20 persen. Apa kajian PDI Perjuangan soal itu?

Jika melihat survei-survei yang ada, PDI Perjuangan berada di angka 25 sampai 32 persen. Tapi bagi PDI Perjuangan survei hanya alat, setiap saat bisa berubah. Rakyatlah sebenarnya sebagai penentu. Partai bertugas merespon keluhan-keluhan rakyat. Partai harus berkaca apa yang menjadi kelemahannya secara kelembagaan. Dalam merespon itu, jatidiri partai harus tetap, partai berideologi Pancasila, bukan partai yang berideologi lain.

Salah satu kritik itu adalah soal keuangan partai. Merespon itu, PDI Perjuangan membuat rekening gotong royong. Setiap anggota partai berkewajiban minimum tiga kali dalam satu tahun membayar iuran, minimum Rp 10 ribu. Iuran anggota ini akan diaudit dalam dua rekening oleh akuntan publik. Pengelolaan keuangan harus terbuka. Dana itu 50 persen untuk pendidikan politik, 25 persen untuk manajemen partai dan 25 persen untuk perhatian ibu dan anak. Kami satu-satunya partai yang punya ISO 2001.

Kemudian persoalan lain yang kami respon adalah terkait rekrutmen dulu. Dahulu untuk menjadi seorang ketua DPC saja, itu harus mengeluarkan dana Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar. Itu kami respon dengan mengubah sistem untuk mengurangi biaya semurah-murahnya. Syarat-syarat jelas. Setiap daerah kami persilakan mengajukan 10 sampai 15 calon. Kemudian kami tes, pertama soal pemahaman Pancasila sebagai ideologi partai. Kemudian kami melakukan psikotes soal aspek loyalitas, kepribadian dan kemampuan mengatasi masalah. Dari 10 orang tinggal 3 orang.

Mereka kemudian kami bawa ke daerah untuk menentukan siapa yang menjadi ketua. Tapi tidak boleh melalui mekanisme voting. Karena voting memberi celah permainan politik uang. Di PDI Perjuangan mekanisme pemilihan malalui voting kami haramkan. Mereka harus bermusyawarah, siapa yang menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika tidak bisa melalui musyawarah, kami paparkan hasil tesnya. Jika juga tidak bisa, DPP yang ambil alih. Pengalaman yang diambil alih DPP hanya 1 persen.

Ada kecenderungan partai politik yang berkuasa pada pemilihan umum suaranya menurun. Bagaimana PDI Perjuangan mempertahankan suara tetap menjadi pemenang?

Kita juga belajar membangun partai harus sistematis, tidak boleh instan. PDI Perjuangan sendiri dibangun tidak hanya untuk kepentingan elektoral. Itu hanya salah satu fungsi partai. Partai berfungsi melakukan komunikasi politik, pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan. Kami bukan administrator politik, jika orang datang kami beri rekomendasi politik. Kami partai politik yang berfungsi mengagregasi aspirasi rakyat menjadi kebijakan politik yang berpihak kepada rakyat. Kalau PDI Perjuangan memiliki kelemahan kami akui masih ada, tapi itu yang kami perbaiki terus menerus. Komitmen kami, bagaimana mengembangkan partai lebih utama dari popularitas diri. Untuk itulah saya menolak menjadi anggita dewan. Itu komitmen pribadi.

Figur Jokowi bisa kembali mendongkrak perolehan suara pada pilres tahun 2019?

Kami sudah melakukan evaluasi, tapi itulah pilihan rakyat. Apapun kekuatan PDI Perjuangan adalah kekuatan kolektif, tidak tergantung kepada kekuatan individu-individu. Tapi ketika kekuatan individu itu bergabung dalam gabungan kolektif, itulah yang bisa menjadi gerbong perubahan.

Instagram

Twitter

Facebook