Please wait... X

Berita Diskusi Publik Megawati Institute: Oligarki Lama masih Berperan

PDI PERJUANGAN, 06/Sep/2017

Diskusi Publik Megawati Institute: Oligarki Lama masih Berperan

Kekuatan oligarki masih berperan dalam menentukan kebijakan ekonomi nasional. Dengan kuasa modal yang besar, kelompok itu kerap menentukan wajah perpolitikan di Tanah Air dengan mengusung pemimpin pilihan mereka.

“Pilgub DKI Jakarta belum lama ini bisa menjadi salah satu contoh. Populisme Islam dan basis massa digerakkan dan dimodali oligarki oposisi demi kepentingan politik pemilu,” ungkap pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi, dalam diskusi bertajuk Oligarki dalam Transformasi Ekonomi dan Politik di Indonesia, di Megawati Institute, Jakarta, kemarin.

Menurut Airlangga, tingginya ketimpangan ekonomi bisa menjadi indikasi kuatnya cengkeraman oligarki. Catatan Bank Dunia, misalnya, menyebutkan 1% penduduk Indonesia menguasai lebih 50% aset dan kekayaan nasional. Hal itu disebabkan oligarki, baik di ranah ekonomi maupun politik, mampu bertahan sejak era Orde Baru.

“Arenanya tidak runtuh ketika Soeharto jatuh. Oligarki ekonomi dan elite yang dulu menguasai pemerintahan sekarang masih menjadi kekuatan politik,” ujarnya.

Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi mengatakan keberadaan oligarki tidak sepenuhnya berimplikasi negatif. Jika diatur dengan baik, oligarki bisa mendorong gerak maju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. “Oligarki itu ada outsider dan insider. Yang sudah di dalam dan penantang dari luar. Persoalannya, sejauh mana oligarki membuka peluang bagi para outsider untuk masuk sistem,” jelas Ambardi.

Menurut dia, keberadaan oligarki di Indonesia belum mengkhawatirkan. Kekuataan itu harus diwaspadai ketika kelompok taipan atau elite politik terang-terangan mengintervensi kebijakan atau aturan negara. “Misalnya, ada pasal yang hilang dalam pembahasan undang-undang atau diserobotkan tanpa sidang. Itu baru mengkhawa­tirkan.”

Penilaian senada dilontarkan Direktur Eksekutif Infid Sugeng Bahagijo. Menurut dia, baik buruknya oligarki ditentukan kontribusi terhadap negara dan kesejahteraan masyarakat.

Surat bertajuk Tax Me More yang dikirimkan taipan Warren Buffet ke Kongres AS pada 2011 bisa menjadi contoh bagaimana oligarki bisa berkontribusi terhadap kemajuan negara. Dalam surat itu, Sugeng mengatakan, Warren meminta pemerintah AS memberlakukan pajak progresif bagi dia dan rekan-rekan miliardernya.

“Ada good guy dan bad guy dalam oligarki. Bad guy menghindari pajak, tapi good guy di antara oligarki dan pemerintah bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama,” jelas Sugeng.

Cukup berhasil
Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta mengatakan pemerintahan Jokowi-JK sebenarnya sudah cukup berhasil membendung potensi berkembangnya oligarki dalam sistem ekonomi Indonesia. Dengan menggenjot pembangunan infrastruktur, misalnya, pemerintah berupaya memberikan akses sama bagi seluruh rakyat.

“Melalui kebijakan tersebut, semua orang memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan infrastruktur, seperti jalan yang membuka akses wilayah, sebagai fasilitas ekonomi yang produktif,” ujar pria yang juga menjabat Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional itu.

Selain itu, imbuhnya, Jokowi gencar mendorong reformasi agraria untuk meredistribusi aset produktif. Dengan reformasi agraria, masyarakat menjadi lebih berdaya dan memiliki posisi tawar terhadap pasar. “Itulah yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan tensi adanya oligarki dalam perekonomian,” jelasnya. mediaindonesia.com

Instagram

Twitter

Facebook